Sandi Menilai Larangan Koruptor Nyaleg Agar Pemerintahan Selanjutnya Bersih dari Korupsi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menilai aturan larangan koruptor nyaleg sebagai bentuk harapan agar pemerintahan selanjutnya bersih dari masalah korupsi.

“Saya melihat bahwa ada harapan ke depan, pemerintahan ini dibangun pemerintah yang bersih, betul-betul bebas korupsi,” kata Sandi di kawasan Balaikota Jakarta, Senin (2/7/2018).

Sandi mengatakan bagaimana pembentukan pemerintahan ke depan bergantung dengan realisasi yang ditentukan para pimpinan partai politik menjaga dan mengakomodir setiap aspirasi masyarakat.

“Politisi ke depan menekankan bahwa apa yang diaspirasikan masyarakat, dan apa yang diwujudkan oleh realisasi teman-teman yang ada di pimpinan partai menentukan bagaimana pembentukan di pemerintahan kedepan,” ujarnya.

Baca: Empat Tahun Lalu Ratusan Warga Meninggal akibat Longsor, Kini Dusun Jemblung Sisakan Belantara Sepi

Seperti diketahui, dilansir dari situs resmi KPU RI, www.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, Sabtu, 30 Juni lalu.

Salah satu poin di PKPU itu mengatur mengenai larangan mantan koruptor maju sebagai caleg.

Ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.

Sumber Berita: tribunnews.com